8 hours ago
2
Banda Aceh, CNN Indonesia --
Pemerintah Aceh menyurati dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir-longsor di Tanah Rencong.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan alasan pemprov mengirim surat ke UNDP dan Unicef.
Menurut mereka, dua lembaga internasional itu punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Muhammad MTA lalu menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, hal yang paling utama karena kebutuhan untuk pemulihan.
"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," katanya.
Dia mengatakan pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.
Pihaknya juga mencatat hingga saat ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
Adapun lembaga yang sudah masuk dalam desk relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," kata Muhammad MTA.
Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar mempertanyakan sikap Pemerintah Pusat yang hingga kini belum membuka akses bantuan dari luar negeri di tengah kondisi masyarakat Aceh yang kian memprihatinkan.
Menurutnya sudah ada sejumlah negara yang menjalin komunikasi soal pengiriman bantuan penanganan bencana dengan Aceh yaitu China, Rusia, Singapura, hingga Uni Emirat Arab (UEA). Namun bantuan belum bisa direalisasikan karena Pemerintah Pusat hingga kini belum meningkatkan status bencana di tiga provinsi ini sebagai bencana nasional.
"Jadi mereka belum bisa masuk, karena pemerintah pusat belum membuka pintu. Yang bisa masuk bantuan ke Aceh dari negara luar itu cuma dari konsulat atau kedutaan yang sudah ada di dalam Indonesia, itu bantuannya terbatas," ujar Tgk Malik Mahmud Al-Haytar dalam keterangannya, Kamis (11/12) lalu.
"Padahal negara-negara tetangga terdekat sudah banyak yang bersiap membantu Aceh, tapi tidak dibuka pintu, dengan Rusia juga kami sudah kontak (telepon)," lanjutnya.
Ia menjelaskan terkait bantuan internasional itu masuk dalam poin perjanjian damai Aceh (MoU Helsinki) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang membuka ruang kerja sama luar negeri (non kedaulatan), seperti perihal perdagangan, pendidikan, kebudayaan termasuk halnya terkait kemanusiaan.
Selain itu, pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga menegaskan hubungan luar negeri tetap menjadi kewenangan Pemerintah Republik Indonesia, namun Aceh diberikan kewenangan tertentu dengan persetujuan pemerintah pusat.
"Maka, terkait bantuan hibah luar negeri dan bantuan kemanusiaan itu boleh, terutama untuk bencana, karena Aceh memiliki kewenangan, namun tetap sepengetahuan Pemerintah Pusat,"
"Jika tidak percaya ini diperbolehkan, silakan tanya ke Uni Eropa. Ujung-ujungnya nanti duduk di meja runding lagi," lanjut Tgk Malik Mahmud.
Per Minggu petang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra--Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara--bertambah menjadi 1.016 orang.
"Hasil pencarian dan pertolongan bertambah 10 jasad, yang ditemukan di Aceh ada sembilan dan satu di Kabupaten Agam. Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah di tiga provinsi itu 1.006 jiwa, per hari ini bertambah 10 jiwa menjadi 1.016 jiwa," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu petang.
Sementara untuk jumlah korban hilang dan dalam pencarian, per Minggu kemarin ada 212 orang.
Kemudian, BNPB juga mencatat ada penurunan jumlah pengungsi dari 654 ribu orang menjadi 624.670. Namun, kata Abdul, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait jumlah pengungsi ini.
Sementara itu, hingga akhir pekan lalu sebanyak 82 desa dalam tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, masih terisolasi akibat banjir dan longsor yang menerjang kawasan itu pada 25 November 2025, sehingga akses darat belum terbuka.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah Mustafa Kamal mengatakan hanya beberapa desa saja yang sudah bisa diakses roda dua meskipun lumpur masih tebal. Sementara mobil masih belum bisa lewat.
"Ada 82 desa lagi yang memang belum bisa diakses menggunakan kendaraan roda empat," kata Mustafa Kamal kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/12).
Sebelumnya, Mualem resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari--sejak 12 hingga 25 Desember 2025.
Mualem mengatakan keputusan itu diambil karena penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas layanan publik.
"Kita sudah survei ke lapangan kita butuh perpanjangan selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan infrastruktur jadi ya perlu kita perpanjang," kata Mualem.
(dra/kid)
