6 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, rencana work from home (WFH) perlu dikaji secara komprehensif, berbasis efektivitas dan efisiensi.
Kebijakan WFH ini sedang dipersiapkan pemerintah sebagai respons atas eskalasi konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," kata Khozin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/3), melansir Antara.
Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu mengatakan, pengalaman pada masa COVID-19 2020-2021 bisa jadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan WFH tersebut.
Menurutnya, penerapan kebijakan WFH mesti didasari pada data konkret di lapangan. Baik itu dari segi demografi, efektivitas kebijakan, hingga pertimbangan ekonomi masyarakat setempat.
"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," kata Khozin.
Khozin kembali menekankan, penerbitan kebijakan tidak boleh hanya mempertimbangkan satu aspek saja, tetapi harus mengakomodasi berbagai faktor secara menyeluruh.
Ia mencontohkan, penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai kurang signifikan dalam menghemat BBM.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan ini dimulai di daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, dan Surabaya.
Selain itu, Khozin menyoroti pentingnya pengembangan transportasi publik yang nyaman dan efektif. Jika aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta menggunakan transportasi umum secara optimal, hal ini dapat berdampak signifikan dalam pengurangan konsumsi BBM.
"Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara," ujar Khozin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sedang menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak.
"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.
Adapun kebijakan tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Skema ini tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah.
(rti)
Add
as a preferred source on Google
