5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai tewasnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon harus menjadi momentum bagi dunia internasional untuk bertindak lebih tegas terhadap Israel.
Menurutnya, langkah nyata diperlukan sebagai bukti bahwa PBB masih berfungsi dalam menjaga perdamaian global.
Said menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dari kontingen TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB. Ia menegaskan, insiden tersebut menjadi peringatan serius bagi komunitas internasional untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berduka atas delapan korban prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian atas nama PBB di Lebanon. Tiga prajurit kita meninggal dan lima orang mengalami luka-luka," kata Said dalam keterangannya dikutip Jumat (3/4).
Menurut Said, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Ia menyebut, sejak Oktober 2024, tentara Israel tercatat telah melakukan sedikitnya 25 kali serangan terhadap properti dan personel pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.
Rangkaian insiden tersebut, lanjutnya, memperlihatkan adanya impunitas terhadap tindakan militer Israel, termasuk yang terjadi di Gaza Strip, Palestina.
Ia menilai dunia internasional belum menunjukkan respons yang cukup kuat untuk menghentikan berbagai pelanggaran kemanusiaan yang terus berulang.
"Terbunuhnya tiga orang prajurit TNI dan lima lainnya luka-luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel sebagai pembuktian organisasi ini masih berfungsi," ujarnya.
Melalui Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional dan Sekjen PBB, serta bangsa bangsa harus melakukan sejumlah langkah nyata.
"Tindakan berulang Israel di Lebanon dan Gaza bukti nyata atas pelanggaran Piagam PBB, dan kejahatan kemanusiaan," kata Said.
Oleh sebab itu, Said menyerukan kepada Dewan HAM PBB, dan atau negara negara berdaulat untuk mengajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas kejatahan Israel yang memenuhi empat unsur skelaigus:
a. The crime of genocide (genosida), diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma;
b. Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma;
c. War crimes (kejahatan perang), diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma;
d. The crime of aggression (agresi), khusus mengenai kejahatan agresi belum diatur lebih rinci dalam Statuta Roma, [8] dan Mahkamah akan melaksanakan yurisdiksi setelah suatu ketentuan diadopsi sesuai dengan Pasal 121 dan 123 Statuta Roma.
Selanjutnya PDIP kata dia, meminta pertanggungjawaban langsung Israel atas gugurnya 3 prajurit TNI dan 5 lainnya terluka dalam bentuk; pengakuan tindakan penyerangan tersebut, permintaan maaf dalam forum resmi di PBB, menyatakan siap bertanggung jawab melalui mekanisme peradilan oleh ICC
"Keberadaan Israel telah menjadi beban dunia, menyerukan berbagai negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dan kerja sama berbagai bidang dengan Israel. Mengisolasi Israel dalam hubungan dengan berbagai bangsa bangsa di dunia," kata Said.
Dalam kesempatan ini Said menyinggung soal sidang Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 yang mengambil sikap atas solusi dua negara, Palestina dan Israel sebagai dua negara yang berdiri.
"Pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat ini oleh 142 anggota Majelis Umum PBB dari 193 negara yang hadir," kata Said.
Dengan demikian, lanjut Said, Sekjen dan Dewan Keamanan PBB harus sesegera mungkin untuk melaksanakan keputusan tersebut.
"Langkah ini untuk mengantisipasi tindakan Israel yang berdiri atas doktrin terkutuk, yang merasa sebagai bangsa terpilih, dan merasa wilayah Israel dan sekitarnnya sebagai tanah yang di janjikan, sehingga mereka merasa berhak mendirikan perluasan kekuasaan Israel," kata Said.
(inh)
Add
as a preferred source on Google
