10 hours ago
7
Solo, CNN Indonesia --
Komisi II DPRD Kota Solo menengarai potensi penyalahgunaan anggaran daerah dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Baliho tersebut dipasang Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di beberapa titik strategis.
Anggota Komisi II DPR Solo, Silvester Rony Kamtoro mempertanyakan sumber pendanaan dari pemasangan baliho-baliho tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Kalau pakai APBD) ya pasti menyalahi anggaran," kata anggota Komisi II DPRD Solo, Silvester Rony Kamtoro, Selasa (23/6).
Politikus PDIP itu menjelaskan anggaran Pemkot Solo dikumpulkan dari masyarakat yang menyetorkan uangnya ke Pemerintah.
"Entah melalui pajak atau melalui retribusi dan sebagainya," ujarnya.
Rony mengatakan uang rakyat seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi dinilai hanya mewakili sebagian masyarakat saja.
"Uang APBD kan pasti harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun perorangan," katanya.
Rony menilai citra Jokowi saat ini sudah identik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pemasangan baliho tersebut dinilai dapat menimbulkan kecemburuan di partai-partai lain.
"Ini kan tidak pas karena Pak Jokowi kan kalau gak salah dia sebagai Pembina PSI," kata dia.
"Saya tadi baca, Ketuanya DPC Gerindra juga mempertanyakan, kok Pak Prabowo ulang tahun enggak ada ucapan selamat," lanjutnya.
Rony juga menampik alasan Pemkot Solo yang menyebut Jokowi sebagai mantan Walikota sekaligus Presiden yang berjasa kepada Kota Solo.
"Mantan-mantan Presiden yang ulang tahun di Bulan Juni itu banyak. Contohnya Ir Soekarno, Pak Soeharto, Pak BJ Habibie. Kenapa hanya Pak Jokowi saja?" kata dia.
Rony tak menutup kemungkinan baliho tersebut dibiayai oleh perorangan. Namun menurut Rony, pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun Jokowi oleh perorangan juga menimbulkan masalah lain. Pasalnya, baliho-baliho tersebut menampilkan logo resmi Pemkot Solo.
"Kalau uangnya memang dari pribadi atau perorangan yo tidak boleh pakai simbolnya Pemkot," ujarnya.
Ia pun mendesak agar Ketua Komisi II DPRD Solo memanggil Pemkot Solo untuk menjelaskan pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi tersebut. Menurutnya, Pemkot Solo harus menjelaskan sumber dana untuk pemasangan baliho-baliho tersebut.
"Kalau memang itu pakai uang APBD ya itu harus klarifikasi dengan benar. Kalau atas nama perorangan ya juga harus dijelaskan kenapa pakai logo Pemkot," kata dia.
Terpisah, Wali Kota Solo, Respati Ardi mengatakan ucapan ulang tahun dalam bentuk baliho itu sebagai ungkapan apresiasi. Dia menyebut Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo tahun 2005-2012 yang menurutnya berdampak pada perubahan Solo.
"Iya, iya, ya ini bentuk apresiasi kita ingat Pemerintah Kota Surakarta itu perubahan drastis di era beliau. Pembangunan yang luar biasa. Tentu ini apresiasi sekali dari Pemerintah Kota Surakarta terhadap beliau Wali Kota ke-16 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Semoga beliau terus menginspirasi bagi kami semua yang bertugas saat ini," kata Respati, Senin, (22/6).
Pemasangan baliho tersebut memicu reaksi dari DPC Gerindra Kota Solo. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno mengaku kecewa adanya baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 Joko Widodo (Jokowi) dari Pemerintah Kota Solo yang tersebar di jalanan.
Alasannya, perlakuan serupa tidak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden RI.
Padahal, kata Ardianto, Wali Kota Solo Respati Ardi saat ini berstatus sebagai kader dari Partai Gerindra.
"Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," kata Ardianto ditemui detikJateng di Gedung DPRD Solo, Senin (22/6).
(fra/syd/fra)
Add
as a preferred source on Google
