5 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya mengawal penanganan tuberkulosis agar menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pengawalan itu mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Kemendagri terhadap percepatan eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, saat meninjau pelaksanaan Skrining Tuberkulosis Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bersama Wakil Menteri Kesehatan di Gedung Dharma Wanita/PKK Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/7).
"Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiyagus menjelaskan, penanggulangan tuberkulosis merupakan wujud dari Asta Cita keempat. Poin tersebut berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Ia menyebut Asta Cita keempat juga menjadi kunci dalam mewujudkan poin Asta Cita lainnya. Eliminasi tuberkulosis, kata dia, menjadi salah satu program yang harus dijalankan mulai dari tingkat desa.
"Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan eliminasi tuberkulosis. Ini dimulai dari yang terdepan, dari desa. Karena memang target kita dari yang terbawah RT/RW, PKK semua dilibatkan," tuturnya.
Di samping penguatan perencanaan, Wiyagus menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis. Pemerintah daerah diminta segera memenuhi kebutuhan data yang diminta Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, kelengkapan data akan mendukung percepatan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menyamakan upaya ini dengan sebuah pertempuran yang membutuhkan kekuatan data.
"Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi. Kekuatan kita apa? Kekuatan kita jelas yang ada di sini adalah kekuatan kita dari segi SDM," tambah dia.
Wiyagus menegaskan Kemendagri mendukung penuh penanganan tuberkulosis di daerah. Karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah tidak perlu ragu menjalankan berbagai kebijakan penanganan penyakit tersebut.
Ia menyebut seluruh program pemerintah yang dijalankan merupakan pengejawantahan amanat konstitusi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mewaspadai dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok logistik, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan.
Dia menyoroti sejumlah obat-obatan tertentu yang masih mengandalkan impor sehingga rawan terdampak gejolak global. Menurutnya, kondisi ini menuntut kewaspadaan dari seluruh pihak.
"Khususnya terkait dengan distribusi obat-obatan tertentu yang memang masih import. Nah, di sinilah kita semua harus tetap kritis terhadap lingkungan yang terjadi di dunia dan waspada. Negara terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, seperti yang sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," pungkas Wiyagus.
Sebagai informasi, kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, dan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Hadir pula Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, Zainal Safri, dan Direktur RSUD Dr. Pirngadi, Suhartono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
