Kemerdekaan RI: Dari Medan Perang ke Meja Perundingan

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia belum sepenuhnya merdeka meski Sukarno dan Mohammad Hatta telah membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Belanda tidak ingin negara yang baru lahir ini benar-benar lepas dari belenggu kolonialisme.

Belanda yang sempat takluk dari Jepang pada sekitar Maret 1942, ingin menduduki kembali wilayah Indonesia. 

Tentara sekutu, Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) mendarat di Indonesia sekitar sebulan sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan. Pasukan ini bertugas menangani Indonesia pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia II.

Lewat Netherlands Indies Civil Administration (NICA), Belanda ingin merebut kembali kedaulatan sebuah negara baru merdeka. Pasukan militernya menduduki sejumlah wilayah. Kontak senjata kembali terjadi.

Pertempuran Ambarawa hingga Surabaya menjadi saksi ketidakrelaan Belanda melepas Indonesia. Surabaya jadi salah satu pertempuran yang paling besar. Pertempuran itu berlangsung pada 10 hingga 29 November 1945.

Pertumpahan darah di berbagai daerah itu juga yang membuat pemimpin Indonesia saat itu ikut membuka ruang pertempuran baru di meja perundingan.

Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, Sutan Sjahrir menganggap kemerdekaan Indonesia tak bisa hanya bergantung pada perjuangan fisik dan senjata, tapi lewat diplomasi.

Dalam pamfletnya yang kemudian dikenal sebagai buku Perjuangan Kita (1946), Sjahrir menyebut nasib Indonesia sangatlah bergantung pada keadaan dan sejarah internasional.

"Kita memerlukan berubahnya dasar-dasar pergaulan hidup kemanusiaan, yang akan dapat menghilangkan imperialisme dan kapitalisme di dunia ini. Selama ini belum terjadi, maka perjuangan kebangsaan kita akan tidak dapat memuaskan sepenuh-penuhnya, serta kemerdekaan yang kita dapat, jika kita peroleh sepenuhnya terhadap Belanda, pun hanya berupa kemerdekaan seperti yang terlihat pada lain-lain negeri kecil, yang di bawah pengaruh negeri kapitalis yang besar, yaitu berupa kemerdekaan nama saja," demikian kata Sjahrir.

Salah satu langkahnya dengan mengangkat masalah dekolonisasi Indonesia merdeka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru terbentuk pada awal 1946.

Dalam rapat-rapat awal DK PBB yang masih berkedudukan di London, isu soal Indonesia disuarakan delegasi Ukraina yang merupakan perpanjangan dari delegasi Uni Soviet.

David van Reybrouck dalam buku Revolusi, Indonesia and the Birth of the Modern World (2024:330) mencatat bahwa pertemuan ini sangat penting. Menurutnya, momen itu menjadi momentum penting DK PBB memainkan isu dekolonisasi usai Perang Dunia II.

"Waktu telah berubah dan Sjahrir mengetahui itu," ucap Reybrouck dalam bukunya.

Perundingan perdana yang gagal

Satu bulan setelahnya, tepatnya pada April 1946, pembicaraan resmi antara delegasi Indonesia dengan Belanda digelar. Kali ini, bukan di Indonesia, melainkan di Taman Nasional Hoge Veluwe, Belanda.

Saat itu, delegasi Belanda yang diwakili Perdana Menteri Schermerhorn, Menlu Van Roijen, Wakil Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Wilayah Seberang Laut Johann Logemann membawa agenda, hanya mengakui Jawa sebagai wilayah Indonesia dan Belanda tetap berdaulat.

Namun, kedua negara gagal mencapai kesepakatan dalam Perundingan Hooge-Veluwe tersebut.

Setelahnya, meja perundingan bergeser ke Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Pada 11-13 November 1946, di sebuah villa, delegasi Indonesia dengan Belanda berunding. Belanda di bawah komando Schermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin 'Bung Kecil' Sjahrir.

Berbeda dengan perundingan Hooge-Valuwe yang gagal, Linggarjati menghasilkan kesepakatan berupa pengakuan wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura. Pada kesepakatan ini, Belanda memberikan pengakuan de facto kepada Indonesia. 

Kesepakatan kedua dari Linggarjati adalah pembentukan negara federal bernama Republik Indonesia Serikat oleh Indonesia dan Belanda sebelum 1 Januari 1949, dan bergabungnya RIS ke dalam Uni Indonesia-Belanda di bawah otoritas Ratu Belanda.

Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani di tengah gejolak ideologis yang runcing di tanah air. Tak sedikit pula, mereka yang menolak hasil perundingan Linggarjati. Sutan Sjahrir lalu mundur dari kursi Perdana Menteri.

Perjanjian Linggarjati yang menempatkan wilayah Indonesia hanya Sumatra dan Jawa menimbulkan kekecewaan dari banyak kalangan. Julianto Ibrahim dalam buku Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia (2016:11) mencatat pertentangan ini datang dari badan-badan lama yang telah beroposisi dengan Sjahrir.

"Organisasi-organisasi yang menentang Linggarjati kemudian tergabung dalam sebuah organisasi dengan nama Benteng Republik Indonesia.. Pendukung Linggarjati membentuk organisasi tandingan dengan nama 'Sayap Kiri'," tulis Ibrahim.

Agresi Militer I

Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan melancarkan agresi militer yang berlangsung 21 Juli hingga 5 Agustus 1947.

Agresi inilah yang kemudian membuat PBB turun tangan. Mereka mengeluarkan resolusi gencatan senjata dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), dan membawa Indonesia ke perundingan selanjutnya, perundingan Renville.

Perundingan ini berlangsung pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas Kapal perang Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.

KTN ini melibatkan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Ketiganya bertugas memediasi dan menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

David Van Reybrouck (2024:402) menyebut pada saat itu, Belanda memilih Belgia lantaran posisi politik Belgia yang konsisten mendukung Belanda, khususnya dalam hal kolonisasi. Sementara Indonesia memilih Australia karena pada saat itu mereka tengah dipimpin pemerintahan Partai Buruh yang pro terhadap Indonesia.

Delegasi Indonesia dipimpin Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda.

Setelah berunding hampir satu bulan, perjanjian ini ditandatangani pada 19 Januari 1948. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.

Kedua negara juga menyetujuinya sebuah garis demarkasi (Van Mook) yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.

Terakhir, perjanjian itu juga meminta TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Serupa dengan Linggarjati, pasca Renville ditandatangani, perpecahan antar faksi-faksi politik di Indonesia kembali pecah. Komunis, islam, dan nasionalis saling berhadapan.

"Setelah Renville, mereka bertentangan satu sama lain," ucap Reybrouck.

Roem-Royen di tengah masa darurat

Setelah gagal dengan agresi militer pertama, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian.

Agresi militer kedua adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19-20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera.

Setelah Pangkalan Udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Sukarno dan Hatta ditangkap.

Selain itu, tokoh nasional lainnya seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo juga ditangkap dan diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatra dan Pulau Bangka.

Yogyakarta lumpuh, Sukarno pun memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda.

Serangan Belanda ini pun mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi Perjanjian Renville.

Di bawah tekanan internasional, Belanda pun membebaskan Sukarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan kembali pulih pada 13 Juli 1949.

Setelahnya, Belanda dan Indonesia kembali berunding lewat perundingan Roem Royen.

Perundingan berlangsung hampir sebulan. Perjanjian ini dimulai sejak 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

Nama Perjanjian Roem Royen sendiri diambil dari nama masing-masing delegasi. Delegasi Indonesia yakni Mohammad Roem dan delegasi Belanda, Herman van Roijen.

Perundingan perjanjian berjalan sangat alot hingga memaksa menghadirkan Hatta dari pengasingannya di Bangka serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta.

Kala itu Yogyakarta merupakan Ibu Kota sementara Indonesia dan merupakan sasaran utama dalam Agresi Militer Belanda II. Karenanya kehadiran Sri Sultan dalam perundingan pun memberikan dampak tersendiri.

Keberhasilan Perjanjian Roem Royen kemudian membuahkan pengakuan kedaulatan penuh Belanda atas Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag pada tahun yang sama.

Last boss: Konferensi Meja Bundar

"Pada tahun itu juga terjadi perundingan penting, Konferensi Meja Bundar, maka pada 27 Desember 1949. Kedaulatan negara Indonesia kita miliki untuk selama-lamanya," tulis H.S.S.A Rachim dalam tulisannya Pribadi Bung Hatta yang Saya Kenal dalam buku Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan (1981:30).

Perundingan berlanjut ke Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949.

KMB dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia Serikat (RIS), Belanda, dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) sebagai perwakilan berbagai negara yang dibentuk oleh Belanda di Kepulauan Indonesia.

KMB merupakan salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen. Hasil perjanjian ini merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Konferensi ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan.

Pertama, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949.

Kemudian, persoalan Irian Barat akan dibicarakan setelah satu tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda.

Ketiga, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.

Terakhir, untuk menindaklanjuti KMB ditetapkan Sukarno sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949.

Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di dua kota, yakni Amsterdam dan Jakarta.

Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana dan Moh Hatta. Sementara di Jakarta, naskah ditandatangani AHJ Lovink dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Kemerdekaan Indonesia ubah tatanan dunia

Sejarawan dari Universitas Nasional, Andi Achdian mengatakan kemerdekaan Indonesia bukanlah terbatas pada fakta politik lokal belaka, tapi juga menjadi persoalan internasional.

Andi berpendapat masa revolusi Indonesia tidak sesempit bahwa Indonesia merdeka dari Belanda.

"Isu tentang dikotomi persenjataan dan diplomasi itu sangat, sangat, sangat kecil mengecilkan sejarah revolusi Indonesia itu sendiri," kata Andi lewat sambungan telepon dengan CNNIndonesia.com, Rabu (12/8) malam.

Andi menyampaikan kemerdekaan Indonesia itu bukan sebatas menghancurkan legitimasi kekuasaan kolonial Belanda, tetapi lebih luas lagi.

"Dia membawa, mengubah sistem dunia dengan munculnya sistem negara-bangsa pascakolonial, maka bunyinya juga kan kita 'kemerdekaan adalah hak segala bangsa'. Jadi kita juga mendukung berbagai projek dekolonisasi," ujarnya.

Lebih jauh, Andi menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan saat itu bukan sekedar urusan politik tetapi sebagai pendorong semangat negara-negara jajahan di belahan bumi lain.

"Tatanan baru lahir gitu kan. Jadi dari situ saya kira yang bisa dari '45 sampai '49, selama 4 tahun itu kan kita mendapatkan sebuah proses di mana apa namanya, Indonesia tuh muncul dan seiring dengan dunia yang juga baru, baru lahir gitu. Jadi itu yang saya kira saling ada interaksinya ya," katanya.

Andi juga menyebut upaya-upaya diplomasi Indonesia itu tak lepas dari tatanan dunia yang ikut berubah usai PD II.

Menurutnya, terdapat sejumlah fenomena yang saling mempengaruhi. Mulai dari, runtuhnya fasisme, imperialisme lama, kemudian tampilnya Amerika Serikat sebagai kekuatan baru.

"Tentang liberal world order yang baru gitu kan, dan itu yang saya kira memang, tapi juga harus dilihat ada, ada Rusia atau Soviet muncul gitu kan ya. Jadi, ada satu tatanan global baru di mana Indonesia menjadi bagian," katanya.

Andi menyampaikan bahwa puncak dari kemerdekaan Indonesia dan negara dunia ketiga terjadi pada 1955, melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Konferensi yang menjadikan negara-negara Selatan mendapatkan tempat utama, dan tidak dipandang sebelah mata.

"Indonesia muncul sebagai subjek politik yang bukan cuma sekadar dibicarakan, tapi juga membangun sebuah imajinasi politik dalam skala global tentang negara-negara bangsa baru pascakolonial di dunia ketiga. Jadi itu yang penting ya," ujarnya.

Ia mengatakan tak sedikit negara-negara yang ikut memproklamasikan kemerdekaannya karena terinspirasi dari Indonesia, khususnya pasca Konferensi Asia-Afrika.

"Maka kan kemudian nanti akan, akan muncul kan tahun 50-an dan sebagainya yang bagaimana kemerdekaan Aljazair, terus kemerdekaan negara-negara bangsa lain. Jadi saya kira itu penting untuk melihat tadi sumbangan dari diplomasi itu," katanya.

(mnf/fra)