KPK: Skor Indeks Integritas Nasional 2025 Hanya 72,32, Kategori Rentan

4 hours ago 2

CNN Indonesia

Selasa, 09 Des 2025 13:22 WIB

Survei Penilaian Integritas 2025 oleh KPK mencatat skor 72,32, menunjukkan praktik koruptif masih ada. KPK dorong perbaikan tata kelola pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 mencatat indeks integritas nasional berada di kategori rentan dengan skor 72,32. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 mencatat indeks integritas nasional berada di kategori rentan dengan skor 72,32.

"Bapak ibu semua tadi sudah ditayangkan skor daripada SPI, ya. SPI ini adalah Survei Penilaian Integritas. Dia merupakan pelengkap dari Indeks Persepsi Korupsi," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam peringatan puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kompleks Kepatihan Provinsi DI Yogyakarta pada Rabu (9/12).

"Skornya memang meningkat sekitar 0,8-0,9 poin dibandingkan tahun sebelumnya, tapi secara rata-rata skor ini masih rentan," sambungnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setyo menjelaskan skor SPI bukan sekadar data statistik, melainkan indikator nyata yang menunjukkan praktik koruptif masih terjadi.

Sebagian besar responden sepakat bahwa masih terdapat praktik pungutan liar di layanan publik, permainan dalam perizinan dan proyek, hingga praktik konflik kepentingan dan jual beli jabatan di sebagian birokrasi.

Untuk itu, Setyo mendorong kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga agar menugaskan Inspektoratnya untuk melakukan pendalaman terhadap hasil SPO bersama KPK.

Melalui peluncuran indeks integritas nasional, KPK berusaha menyajikan peta integritas yang menggambarkan tingkat risiko korupsi secara menyeluruh di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN, yang diharapkan mampu menjadi rujukan strategis bagi pimpinan instansi untuk menyusun dan memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi.

Baik melalui perbaikan tata kelola yang konkret dan terukur, memperkuat koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya.

(fra/ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Olahraga Sehat| | | |