4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Orang rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari meminta pemerintah dan penggiat lingkungan di Provinsi Jambi memberikan perlindungan menyeluruh dampak dari aktivitas tambang batu bara di sekitar wilayah tempat tinggal mereka.
"Kami diberikan peta lokasi untuk wilayah hidup kami, tapi ada lokasi tambang di dalam. Bagaimana nanti hidup kami kalau seperti ini," kata Tumenggung Ngelembo saat mengikuti diskusi kelompok bersama pemerintah, praktisi dan penggiat lingkungan di Universitas Jambi, Rabu (24/6) dikutip dari Antara.
Dia mengungkapkan komunitas Orang Rimba tempat mereka dan kelompoknya tinggal di wilayah sisi timur Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), telah menerima surat keputusan (SK) dari pemerintah mengenai alokasi ruang hidup seluas 3.495 hektare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun sayangnya setelah diperiksa, kata dia, di dalamnya justru terdapat wilayah tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Atas dasar itu, Ngelembo mengaku pihaknya mempertanyakan maksud dari keputusan itu. Mereka heran wilayah untuk mereka yang seharusnya menjadi ruang hidup yang nyaman, justru ada area pemanfaatan (konsesi) perusahaan tambang.
Kondisi itu dianggap memicu kekhawatiran terjadinya konflik. Untuk itu, Ngelembo meminta pihak yang merasa bertanggung jawab untuk mengkaji kembali keputusan itu.
"Harusnya ruang hidup kami merupakan tempat yang bersih dari lokasi aktifitas tambang dan perkebunan," ungkapnya.
Warga Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Susanto turut menyampaikan persoalan yang sama.
Menurut dia, keberadaan perusahaan tambang tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat di Desa Jelutih dan kawasan Sungai Rotan.
Tambang di wilayah itu justru menimbulkan dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan. Parahnya lagi pemerintah kembali mengeluarkan izin sebanyak 15 titik baru yang dalam waktu dekat akan segera beroperasi.
"Kami minta pemerintah daerah menjembatani persoalan ini, jangan sampai kami yang tinggal di sekitar lokasi malah terdampak penyakit akibat debu yang dihasilkannya," kata Susanto.
Jawaban Pemkab Batang Hari
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Batang Hari, Hannurofik menyampaikan bahwa keberadaan tambang batu bara harus di nilai dari dua sisi secara objektif.
Satu sisi, keberadaan tambang sangat membantu daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun semua itu harus selaras dengan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Untuk itu, melalui diskusi ini, diharapkan ke depan seluruh pihak dapat menyuarakan kembali ke pemerintah pusat terkait keluhan yang selama ini menimpa masyarakat di sekitar tambang.
"Ini forum sangat baik, sebagai ajang menyampaikan pendapat. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, pihak yang berkepentingan bisa mencarikan solusi," kata dia di lokasi tersebut.
Manajer Progam KKI Warsi Robert Aritonang menambahkan melalui diskusi terkait dampak pertambangan batu bara terhadap Orang Rimba dan masyarakat sekitar akan menjadi bahan rekomendasi, perbaikan dalam pengambilan langkah perbaikan program ke depan.
Melalui penelitian sebelumnya dan hasil diskusi ini, pihaknya optimis dapat memperkuat peran dalam menjembatani kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
"Rekomendasi ini akan menjadi dasar melakukan advokasi, melakukan mediasi dan juga fasilitasi dalam pendampingan masyarakat," harap Robert.
(antara/kid)
Add
as a preferred source on Google
