13 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pengguna Transjabodetabek berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi penyangga, termasuk Jawa Barat (Jabar) bersinergi demi menjaga tarif layanan transportasi umum tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Kalau bisa sih enggak naik, ya. Soalnya transportasi paling murah," kata salah seorang pengguna Transjabodetabek, Anggi (33) di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (11/6) dikutip dari Antara.
Dia pun mengaku khawatir apabila tarif layanan yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga itu mengalami kenaikan ke depannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, dia mengaku cukup sering menggunakan layanan Transjakarta--khususnya Transjabodetabek--untuk mendukung mobilitas sehari-hari.
Menurut dia, kenaikan tarif akan menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada transportasi umum untuk bekerja maupun beraktivitas.
"Yang dikhawatirkan, ya, jadi nambah uang transportasi saja sih," ujar Anggi.
Untuk itu, dia mendukung apabila ada kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah penyangga dalam pengelolaan layanan Transjabodetabek.
Apalagi, sambungnya, transportasi umum masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang beraktivitas lintas wilayah.
"Setuju, sih, ada kerja sama, karena transportasi masih agak susah," tutur Anggi.
Senada dengan Anggi, pengguna Transjabodetabek lainnya, Heri Sumarsono juga berharap tarif layanan tersebut tetap dipertahankan agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya penumpang yang tidak menerima subsidi tarif.
"Walaupun saya lansia, saya enggak setuju kalau tarif naik. Kasihan yang usianya di bawah 50 tahun karena mereka masih bayar biasa," ungkap Heri.
Heri yang saat ini menikmati fasilitas tarif gratis bagi lansia itu pun menilai tarif transportasi publik harus tetap terjangkau untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Oleh sebab itu, dia berharap agar pemerintah dapat terus memberikan subsidi dan menjaga tarif tetap stabil di tengah berbagai tantangan pembiayaan transportasi publik.
"Saya harap tetap flat, kasihan yang lain," tegas Heri.
Transjabodetabek merupakan salah satu moda transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah wilayah penyangga, termasuk Jawa Barat, sehingga kerja sama antardaerah dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan layanan dan keterjangkauan tarif bagi pengguna.
Tarif Transjabodetabek saat ini tengah masih dalam tahap penyesuaian wacana, dengan potensi kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.
Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan skema tarif integrasi maksimum sebesar Rp10.000 bagi masyarakat yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi umum.
Rute-rute Transjabodetabek di antaranya ke Bekasi, Depok, dan Bogor (Jawa Barat), serta Tangerang(Banten).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif Transjabodetabek akan dipertimbangkan berdasarkan jarak, sehingga penyesuaian tarif tersebut tidak membebani masyarakat dalam kondisi saat ini.
Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Transjabodetabek agar tidak membuat warga kembali menggunakan transportasi pribadi.
"Tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun, sebagai gubernur, saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini," ungkap Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, dia menegaskan komitmennya untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman bagi warganya.
Untuk itu, Pramono akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum memutuskan besaran tarif baru Transjabodetabek.
Namun meski tarif Transjabodetabek dilakukan penyesuaian, dia mengatakan pihaknya tetap akan menambah armada agar layanan tersebut lebih baik dan lebih nyaman bagi pengguna.
Pramono juga mengaku membuka peluang untuk menambah golongan baru dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota RI tersebut.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta terus mengampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
"Kemungkinan akan kita tambah golongannya, akan kita gratiskan. Karena supaya subsidi silangnya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu, gratis. Bagi yang mampu, ya, bayarnya lebih tinggi sedikit," kata Pramono
Selain menggratiskan transportasi umum untuk 15 golongan, Pramono juga berupaya meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum dengan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.
Melalui instruksi tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
(antara/kid)
Add
as a preferred source on Google
