8 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mengusulkan kenaikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan ini disiapkan untuk meningkatkan kualitas hunian permanen bagi penyintas bencana.
Kenaikan nilai bantuan diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Selain membangun kembali rumah, pemerintah ingin memastikan hunian yang dibangun lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.
Pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan tambahan bantuan akan difokuskan pada dua skema pembangunan hunian tetap (huntap).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, huntap in-situ yang dibangun kembali di lokasi semula. Kedua, huntap ex-situ mandiri yang dibangun di lokasi baru yang lebih aman dari risiko bencana.
"Jadi yang in-situ itu 8.000. Ex-situ mandiri 8.000. Jadi kurang lebih 16.000. Tapi sampai sekarang yang sudah mengajukan, yang sudah masuk datanya ke BNPB ada sekitar 14.500 dari daerah, bottom up dari kepala daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7)
Suharyanto menyebut usulan penyesuaian nilai bantuan menjadi Rp80 juta per unit didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertimbangan itu adalah kenaikan harga material bangunan dan komitmen pemerintah meningkatkan standar kelayakan hunian bagi penyintas.
Tambahan Rp20 juta per unit rencananya akan diarahkan untuk peningkatan kualitas fisik bangunan. Peningkatan itu mencakup pemasangan keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, pemasangan plafon, plester dinding yang lebih halus, serta penambahan teras.
Dengan tambahan tersebut, hunian penyintas diharapkan menjadi lebih layak dan fungsional bagi keluarga terdampak. Saat ini standar bantuan Rp60 juta belum mencakup sejumlah elemen tersebut.
"Sementara kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua. Selain itu, ada plafon, kemudian di luar dikasih teras dan kamar mandi keramik semua," papar dia.
Saat ini BNPB terus mempercepat pembangunan huntap in-situ maupun ex-situ mandiri di tiga provinsi terdampak. Dari total kebutuhan sekitar 16 ribu unit, sekitar 800 unit huntap telah masuk tahap pengerjaan.
Suharyanto menegaskan usulan kenaikan bantuan tersebut telah mendapatkan kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga. Usulan ini selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden.
Menanggapi hal ini, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mendukung penuh usulan tersebut. Ia menyebut kenaikan bantuan sebagai langkah solutif untuk mempercepat pemulihan hunian warga.
Dirinya menilai pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena lokasinya tersebar di banyak titik. Karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.
"Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Ya, itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini dia fleksibel," pungkas Tito.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
