4 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara (Sumut) melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) ke Polda Sumut terkait dugaan penistaan agama.
Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/579/IV/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 14 April 2026.
Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Sinode Gereja Laskar Kristus Indonesia (GLKRI), Bishop Dikson Panjaitan mengatakan laporan dilayangkan karena pihaknya menilai JK telah melakukan penistaan terhadap agama Kristen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini terkait pernyataan JK saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026 lalu yang membahas konflik Poso dan Ambon yang berkaitan dengan umat Kristen dan muslim.
Bishop menyebut membunuh bukanlah ajaran yang dianut umat Kristen. Hal tersebut justru bertentangan dengan ajaran dalam alkitab.
"Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan. Karena sudah menyangkut kepada substansi daripada kitab suci itu sendiri. Karena ajaran kristen itu khas dengan ajaran cinta kasih. Justru yang lebih kontras, Kristen itu diajarkan untuk mengasihi musuh, kasihilah musuhmu," kata dia kepada wartawan, Rabu (15/4).
Karenanya, menurut Bishop, pernyataan yang disampaikan JK sangat melukai hati umat Kristen. Terlebih, pemeluk agama Kristen tidak memusuhi umat muslim.
"Apalagi beliau (JK) mengatakan Kristen membunuh Islam, padahal Islam bukan musuh, sampai sekarang jujur bahwa orang Kristen itu pada umumnya tidak pernah menganggap Islam itu musuh. Walaupun mungkin mereka ada yang sebagian menganggap itu, jadi itu sangat melukai perasaan umat kristen di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja," tutur dia.
Lebih lanjut, Bishop menegaskan laporan dari Aliansi Masyarakat Sipil ini tidak berkaitan dengan pihak mana pun. Termasuk kelompok ormas di Jakarta yang lebih dulu melaporkan JK.
"Tidak ada kaitannya ataupun langkah kita mendukung organisasi tertentu atau berkaitan dengan itu. Yang kita laporkan murni adalah satu dorongan dari kita sendiri, tapi kita bersyukur karena ada kawan kita mendukung dari aliansi masyarakat sipil sumut. Sehingga kami bisa satu hati, sepakat, ramai untuk bahas ini dan diambil satu kesimpulan bahwa saya sebagai pelapor," ujarnya.
Sebelumnya, GAMKI bersama Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak melaporkan JK ke Polda Metro Jaya.
Laporan itu diterima dan teregister dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya pada tanggal 12 April 2026.
Dalam keterangannya, DPP GAMKI mengutip pernyataan JK yang dinilai kontroversial itu. Pernyataan itu menyinggung konflik di Poso dan Ambon pada awal 2000-an. Mereka mempermasalahkan soal frasa 'syahid' yang diungkap JK terkait konflik yang menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon.
Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat menyatakan mereka juga mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
JK hingga UGM bantah penistaan
Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah juga telah membantah dugaan penistaan ajaran Kristen sebagaimana yang dilayangkan DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lain.
Husain menyebut postingan video yang viral di media sosial kehilangan konteks utuhnya. Video dimaksud berisi pernyataan JK yang menyebut kedua belah pihak dalam konflik Poso dan Ambon dengan istilah 'mati syahid'.
"Setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.
Husain menjelaskan pernyataan JK itu justru menegaskan bahwa tak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan umatnya untuk saling membunuh.
"Pandangan keliru kedua pihak inilah yang terlebih dahulu diluruskan Pak JK bahwa tidak ada satu pun agama yang membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," ujarnya.
Kanal YouTube Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) juga ikut bersuara soal ceramah JK bertajuk 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar' bertempat di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 lalu.
Admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar yang disematkan mulai Senin (12/4) kemarin.
"Jemaah sekalian, kami mohon dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Seringkali cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.
CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.
"Mari kita bersikap adil dalam menilai suatu hal, dengan melihat secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Adapun apabila memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik JK melalui dialog, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah potensi ketegangan sosial berbasis perbedaan pandangan.
Pigai menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam isu yang sensitif seperti agama. Ia pun menolak tegas pihak yang melaporkan JK ke polisi.
"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).
(dis/dal)
Add
as a preferred source on Google
