5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sengketa pengelolaan yayasan pendidikan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) memanas.
Sejumlah orang dari dua kelompok terlibat aksi saling dorong di lingkungan Sekolah Islam Pembangunan (TK-SD), Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis (4/6) viral di media sosial.
Wakil Rektor II UIN Jakarta, Imam Subchi mengatakan bahwa peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Ia mengklaim kehadiran rombongan UIN dalam rangka visitasi dan sosialisasi perubahan kepengurusan yayasan yang menaungi sejumlah satuan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perubahan kepengurusan yayasan yang menaungi sejumlah satuan pendidikan di lingkungan Ciputat dan Pamulang tersebut telah sah secara hukum dan tercatat resmi dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia," katanya lewat keterangan tertulis, Jumat (5/6).
Menurut Imam, perubahan yang tercatat dalam AHU pada 13 Mei lalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga legalitas yayasan yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan tersebut secara sah berada di bawah tata kelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
"Perubahan tersebut merupakan perubahan yang legal karena telah tercatat dalam Administrasi Hukum Umum. Oleh karena itu legalitas yayasan yang menaungi lembaga pendidikan tersebut secara sah berada di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," ujarnya.
Selain aspek kelembagaan, UIN juga menegaskan bahwa tanah dan aset yang berada di lingkungan sekolah merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang telah memiliki sertifikat resmi dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Karena itu, menurut Imam, tidak terdapat keraguan dari sisi administratif maupun hukum mengenai status kepemilikan aset-aset tersebut sebagai aset negara.
Dalam upaya memastikan kondisi aset dan sarana pendidikan, pihak UIN melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Namun, menurutnya, rombongan kampus justru menghadapi penghadangan dari sejumlah pihak yang dinilai tidak memiliki dasar hukum maupun legal standing atas aset yang disengketakan.
"Kami memandang perlu melakukan peninjauan langsung karena muncul berbagai informasi yang simpang siur terkait pengelolaan aset tersebut. Namun sangat disayangkan ketika kami datang ke lokasi justru mendapat penghadangan," kata Imam.
UIN Jakarta mengklaim bahwa langkah pengamanan aset yang dilakukan bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi dalam menjaga aset negara yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Imam mengingatkan bahwa pembiaran terhadap aset negara yang berada di luar penguasaan pihak yang memiliki dasar hukum berpotensi menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
"Langkah yang kami lakukan merupakan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal. Karena itu kami akan terus melakukan pengamanan aset negara melalui langkah-langkah yuridis dan prosedural sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Di sisi lain, kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, menjelaskan bahwa yayasan-yayasan yang mengelola satuan pendidikan tersebut sejak awal memiliki keterkaitan kelembagaan dengan pemerintah melalui UIN Jakarta.
Menurutnya, struktur yayasan telah diatur secara jelas, di mana jabatan pembina secara ex officio dipegang oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sementara unsur pengurus menjalankan fungsi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa perubahan kepengurusan yayasan telah dilakukan secara sah dan memperoleh pengesahan dari AHU Kementerian Hukum sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan sekaligus mantan Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada, mengklaim bahwa baik Yayasan Triguna maupun Yayasan Syarif Hidayatullah pada prinsipnya telah menyerahkan pengelolaan dan tata kelola kelembagaan kepada pemerintah melalui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Menurut Dede, proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
"Baik Yayasan Triguna maupun Yayasan Syarif Hidayatullah pada prinsipnya telah menyerahkan pengelolaan dan tata kelola kelembagaan kepada pemerintah melalui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai mekanisme yang telah ditetapkan," katanya.
UIN Jakarta dikecam, anak sekolah Islam disebut trauma
Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) buka suara soal klaim UIN Jakarta tersebut. Perwakilan YSH Andi menegaskan telah terjadi penyerbuan pihak UIN Jakarta terhadap Sekolah Islam Pembangunan (SIP) yang dimiliki YSH.
"Ini adalah penyerbuan yang kedua kalinya ke YSH setelah sebelumnya Madrasah Pembangunan diambil alih secara paksa oleh pihak UIN Jakarta. Kami sangat mengutuk tindakan ini," kata perwakilan YSH, Andi lewat akun resmi Instagram YSH.
Andi mengatakan penyerbuan dilakukan secara bergerombol dengan puluhan orang mendatangi sekolah dan dilakukan di saat anak-anak sedang belajar. Ironisnya, kata Andi, ini dilakukan oleh pihak yang membawa nama perguruan tinggi Islam.
"Efeknya anak-anak ketakutan histeris, orang tua yang mau menjemput anaknya panik, guru-guru yang mengajar kaget bahkan warga di sekitar sekolah juga terganggu. Yang lebih mengerikan adalah puluhan orang tersebut memaksa masuk dan merusak pagar sekolah," kata Andi.
Andi kemudian menyinggung soal sengketa tersebut masih berproses hukum di PTUN dan Pengadilan Tinggi Negeri. YSH meminta UIN Jakarta seharusnya menghormati proses hukum sesuai ajaran hukum Islam
"Kami akan tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap siswa. Tindakan UIN Jakarta mencoreng pendidikan di SIP yang dikelola YSH. Kami meminta aparat hukum melindungi siswa dan tenaga didik, termasuk psikologisnya agar tidak trauma terhadap penyerangan tersebut," demikian Andi.
(tim/dal)
Add
as a preferred source on Google
