4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi VIII DPR membuka peluang untuk menggelar rapat di masa reses anggota dewan untuk membahas persiapan haji menyusul situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang mengatakan rapat berpeluang akan digelar sebelum DPR memasuki masa sidang pada 9 Maret mendatang. Rapat sekaligus membahas kondisi para jemaah umrah yang saat ini masih tertahan.
"Kalau diperlukan ya kita akan bicara dengan menteri lah langkah-langkah apa yang sudah diambil termasuk mengenai haji," kata Marwan di kompleks parlemen, Rabu (4/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Marwan, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah harus segera mengambil langkah antisipatif atas kondisi di Timur Tengah.
Dia menjelaskan, meski saat ini sejumlah maskapai masih melakukan penerbangan ke Arab Saudi, namun bukan tidak mungkin kondisinya berubah, sehingga mereka harus tertahan jika situasi memburuk.
Kondisi itu lah yang saat ini terjadi dan didalami oleh ribuan jemaah umrah.
"Kalaupun sekarang pada akhirnya terbang juga, mungkin dua hari kemarin tidak terbang tapi sekarang sudah terbang," ujar Marwan.
Namun, Marwan menilai, penundaan, baik haji maupun umrah, akan mengakibatkan sejumlah dampak yang harus ditangani. Sebab, biaya akomodasi, sewa penginapan, hingga logistik sudah dibayarkan sehingga berpotensi hangus.
"Lah ini kan sudah kita bayar nih, hotel sudah dibayar kemudian penerbangan sudah dibayar, tapi was-was juga di perjalanan. Karena rutenya itu rute yang melintasi eskalasi itu," ujar Marwan.
Menurut Marwan, pihaknya akan meminta penjelasan dari pemerintah, terkait komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
"Yang mau kita tanya itu mereka sudah membuat langkah nggak dengan pihak-pihak pemberian layanan ini termasuk mengenai penerbangan, hotel-hotel, boleh nggak diundur?" Katanya.
(thr/dal)
