7 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan pesawat militer asing tidak diperbolehkan melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Pernyataan ini disampaikan merespons isu yang berkembang terkait wacana blanket overflight atau akses lintas udara bagi militer Amerika Serikat (AS).
"Oh ya itu [pesawat militer luar melintasi wilayah RI] sudah hukum internasional ya tidak boleh lah ya," ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dudung menekankan prinsip tersebut sejalan dengan aturan internasional yang mengatur kedaulatan wilayah udara suatu negara. Dengan demikian, setiap aktivitas militer asing tetap harus mengikuti prosedur dan perizinan yang berlaku di Indonesia.
Dudung sebelumnya menyebut bakal membahas isu tersebut secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana. Ia mengaku dipanggil untuk memberikan masukan terkait berbagai isu strategis, termasuk yang berkaitan dengan pertahanan dan geopolitik.
"Saya kan penasihat presiden tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," katanya.
Ia juga mengindikasikan pembahasan mencakup isu nasional maupun internasional, termasuk dinamika geopolitik global yang tengah berkembang.
Terkait kerja sama pertahanan dengan AS, Dudung menyebut hubungan tersebut telah berlangsung lama dan kemungkinan akan terus berlanjut. Namun, ia menegaskan keputusan terkait hal-hal strategis tetap berada di tangan presiden.
"Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip, saya rasa beliau [Prabowo] nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau," ucapnya.
Sementara itu, isu blanket overflight sebelumnya telah dibantah oleh sejumlah pihak. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memastikan tidak ada perjanjian yang memberikan akses penuh ruang udara Indonesia kepada militer AS.
"Ini kan harus kita cek apa yang ditandatangani oleh Pak Menhan, Pak Sjafrie. Saya coba WhatsApp (WA) beliau mungkin dalam perjalanan pesawat, tetapi begitu mendarat beliau jelaskan tidak ada itu," ujar Utut.
Hal serupa juga ditegaskan Kementerian Luar Negeri yang menyatakan tidak ada kebijakan pemberian akses bebas bagi pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia.
"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia," kata juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo menerima laporan terkait kondisi terkini di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk dinamika geopolitik yang terus berkembang saat menerima Dudung di Istana.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait dinamika geopolitik serta perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan," ucap Seskab Teddy dalam keterangan resmi.
Selain menerima laporan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memberikan arahan strategis terkait sejumlah langkah ke depan dalam menjaga, memperkuat, dan meningkatkan sistem pertahanan nasional guna keamanan bangsa.
"Sekaligus memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan," ujarnya.
(del/har)
Add
as a preferred source on Google
