4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti agar perbedaan sikap politik tak sampai harus mengorbankan rakyat, apalagi mereka yang masih tengah menghadapi bencana.
Tito merespons wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu yang berbuntut pada realokasi APBD wilayah tersebut. Padahal, wilayah itu masih dalam tahap pemilihan pascabanjir.
Tito mengaku telah bertemu langsung kedua pihak, baik DPRD maupun pejabat eksekutif agar kedua pihak bergotong royong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat," kata Tito usai rapat di kompleks parlemen, Senin (14/9).
Dalam mediasi itu, Tito juga meminta agar pejabat eksekutif dan legislatif mestinya bersatu dalam pemulihan bencana. Apalagi, sebagian masyarakat kini harus terpaksa kembali ke pengungsian akibat banjir susulan.
Selama proses itu, anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Pada April, Presiden telah mencairkan anggaran Rp123 miliar, ditambahin Rp14 miliar pada Agustus.
"Tapi jangan sampai ini kemudian saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR. Nah, janganlah," katanya.
Ada lima fraksi partai di DPRD Tapteng yang mendorong pemakzulan Masinton. Mereka yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.
Juru Bicara lima fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang menyebut pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.
Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan bencana banjir yang terjadi di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.
"Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata dia, Sabtu (5/9).
Teranyar, DPRD Tapteng memutuskan tidak akan melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton. DPRD Tapteng juga telah melaksanakan rapat dengan tim anggaran Pemkab Tapteng agar permintaan mereka diakomodir.
Ada 10 poin permintaan DPRD Tapteng yang sempat dipangkas oleh Pemkab Tapteng.
"Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ. Dan itu kan masih panjang tahap-tahapnya kalau berproses pun itu," kata Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite kepada CNN Indonesia, Jumat (11/9).
(thr/isn)
