8 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, segera mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (6/7).
Hadir dalam audiensi Wakil Ketua II Soleman JP Karubui, Wakil Ketua III Amos Waropen, Staf Ahli Wakil Ketua II Heronimus Gewayanzare Keban, serta Staf Ahli Wakil Ketua III Arie Waropen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Agus Jabo didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Gunawan, Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Jihat, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Septian, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi juga optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyusunan program pengentasan kemiskinan.
Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui mengatakan pihaknya sengaja datang berkonsultasi untuk memperoleh arahan terkait langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat dan penanganan masyarakat di kawasan komunitas adat terpencil (KAT).
"Kami berinisiatif dari DPRD. Karena kami melihat kalau eksekutif lambat, maka kami harus segera mengecek sendiri. Rakyat kami juga menunggu," ujar Soleman.
Menurutnya, masih banyak warga Teluk Wondama yang membutuhkan dukungan perumahan dan layanan dasar, khususnya masyarakat di kawasan adat terpencil. Karena itu, DPRD ingin memastikan pemerintah daerah dapat segera menyiapkan proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
Agus Jabo menjelaskan usulan program Komunitas Adat Terpencil (KAT) maupun Sekolah Rakyat harus diajukan oleh pemerintah daerah melalui bupati dan perangkat teknis terkait. DPRD, kata dia, dapat mengawal dan mendorong eksekutif agar kebutuhan masyarakat segera dipetakan dan diusulkan secara lengkap.
"Harus ada proposalnya, Pak. Dan itu harus dari Pemkab. Nanti Bapak panggil Bupatinya, bersama Dinas Sosial dan dinas terkait, supaya mengajukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana," kata Agus Jabo.
Menurut Agus Jabo, seluruh intervensi sosial kini harus berangkat dari DTSEN. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, PBI-JK, Sekolah Rakyat, pemberdayaan, hingga KAT.
"Sekarang kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah harus berbasis data itu. Kalau tidak menggunakan DTSEN nanti akan ada masalah," ujarnya.
Agus Jabo menjelaskan, Kemensos mendapat mandat untuk membantu pemutakhiran DTSEN. Untuk bantuan sosial PKH dan BPNT, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan. Sementara untuk PBI-JK dilakukan setiap bulan karena datanya lebih dinamis.
Dalam audiensi tersebut, Agus Jabo juga menyoroti kuota PBI-JK di Teluk Wondama yang masih dapat dioptimalkan. Masih terdapat kuota sekitar 15 ribu peserta yang berpotensi dimanfaatkan melalui pemutakhiran DTSEN.
Agus Jabo meminta DPRD segera mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPS setempat agar data penerima dapat diperbaiki, termasuk mengatasi inclusion error dan exclusion error.
Menurutnya, optimalisasi kuota tersebut juga dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembiayaan jaminan kesehatan.
"Kalau kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Itu bisa mengurangi beban APBD. Tolong sampaikan ke Bupatinya dan Dinsos supaya ini diurus," kata Agus Jabo.
Selain itu, Agus Jabo menilai Papua dan Papua Barat masih membutuhkan lebih banyak Sekolah Rakyat mengingat luas wilayah dan masih banyak anak dari keluarga miskin yang belum memperoleh akses pendidikan yang memadai.
"Kalau Teluk Wondama bisa mengusulkan, itu bagus sekali. Nanti kita prioritaskan karena ini Papua yang harus kita perhatikan," ujarnya.
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep berasrama atau boarding school. Lahan yang dibutuhkan minimal 6,8 hektare dan harus bersertifikat milik pemerintah daerah atau pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
"Lahannya 6,8 hektare, sertifikatnya harus punya Pemda atau Pemprov. Tidak boleh punya masyarakat adat atau individu. Kalau punya masyarakat adat, silakan dihibahkan dulu dan diurus administrasinya," kata Agus Jabo.
Terkait itu, Soleman menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai lahan Sekolah Rakyat di Teluk Wondama. Terdapat lahan hibah masyarakat seluas sekitar 10 hektare yang dapat didorong untuk disiapkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
Agus Jabo menyambut baik hal tersebut. Ia meminta agar proses administrasi segera diselesaikan agar Teluk Wondama dapat masuk dalam tahapan usulan pembangunan.
"Kalau bisa tahun ini luar biasa. Saya catat, dengan kehadiran Bapak di sini, sebulan ke depan sudah bisa mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat," ujarnya.
Dalam audiensi juga dibahas terkait usulan program KAT untuk Teluk Wondama telah ditindaklanjuti melalui asesmen Kementerian Sosial di dua kampung, yakni Kampung Sewar dan Yopmeos.
Program tersebut direncanakan untuk 75 keluarga penerima manfaat dan sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan pada 2027.
"Untuk KAT ternyata sudah ditindaklanjuti karena Dinsos sudah mengajukan usulan. Totalnya 75 KPM di dua kampung. Sekarang sedang proses, mudah-mudahan tahun 2027 sudah operasional," kata Agus Jabo.
Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama segera menindaklanjuti hasil audiensi bersama pemerintah daerah, terutama untuk pemutakhiran DTSEN, optimalisasi kuota PBI-JK, percepatan usulan Sekolah Rakyat, serta pengawalan program KAT.
"Bukan saatnya lagi kita hanya menikmati jabatan. Bapak harus berjuang untuk membebaskan masyarakat Teluk Wondama dari kemiskinan dan menjadi masyarakat yang sejahtera," katanya.
(ory/ory)
Add
as a preferred source on Google
