1 day ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh lanjutan yang digelar di Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung mengatakan seluruh personel tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional dalam pengamanan aksi demo tersebut.
Kata dia, kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Reynolad turut mengimbau kepada orator dan peserta aksi agar tetap tertib, tidak memprovokasi massa lain, tidak menutup jalan umum serta tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.
Di sisi lain, Reynold mengimbau kepada para pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung.
"Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi demo lanjutan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan upah minimum Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, serta memperlebar kesenjangan sosial.
"Ini tentang keadilan, konstitusi, dan masa depan buruh. Ketika pemerintah daerah mengabaikan peraturan terkait pengupahan dan Putusan MK, buruh tidak punya pilihan selain turun ke jalan dan meminta keadilan langsung kepada Presiden," kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1).
Dalam aksi ini, tuntutan yang akan dibawa adalah, pertama, meminta revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
Sedangkan tuntutan kedua, meminta revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
(dis/gil)
